JIWA SEMANGAT DAN NILAI (JSN)

JIWA SEMANGAT DAN NILAI (JSN)

JIWA, SEMANGAT DAN NILAI (JSN) 1945

1.    Sejarah Perkembangan JSN 45

Jiwa, semangat dan nilai – nilai (JSN) kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman dimana embrio nilai dari JSN itu sudah ada dari jaman kerajaan, hanya saja belum dimunculkan dan dirumuskan. Setelah tercapainya titik kulminasi atau titik puncak pada tahun 1945 nilai – nilai JSN disepakati sebagai dasar, landasan, kekuatan dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia.

Untuk memperoleh gambaran tentang JSN 45 yang berkembang pada setiap zamannya yang dibagi dalam periodisasi sebagai berikut :

a.     Periode I : Masa sebelum Pergerakan Nasional

Pada periode ini beberapa agama yang tersebar seperti: agama Budha, Hindu, Islam dan Kristen yang kemudian dianut oleh penduduk setempat dengan penuh kerukunan. Jiwa, semangat dan nilai – nilai kejuangan sudah mulai timbul yaitu dengan kesadaran harga diri, jiwa yang merdeka, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan hidup umat beragama serta kepeloporan dan keberanian.

b.    Periode II : Masa Pergerakan Nasional

Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Sejak itu timbulah jiwa, semangat dan nilai - nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah atau penjajahan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan.

Pada akhir penjajahan Jepang pada tanggal 1 Juni 1945, IR. Soekarno menyampaikan pokok – pokok pikirannya tentang falsafah bangsa dan Negara yang dinamakan PANCASILA dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Perlu diketahui bahwa tahap perjuangan antara Kebangkitan Nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan semakin menggelora.

c.     Periode III : Masa Proklamasi dan Perang Kemerdekaan

         Titik kulminasi perjuangan kemerdekaan tercapai dengan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Lahirnya Negara Republik Indonesia menimbulkan reaksi dari pihak Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Hal tersebut menyebabkan bangsa Indonesia kembali mengalami perjuangan yang dahsyat dalam segala bidang baik melalui perjuangan senjata, bidang politik maupun diplomasi. Perjuangan ini melahirkan nilai - nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat dan nilai - nilai kejuangan yang telah ada sebelumnya terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa dan negara.

d.    Periode IV : Masa Perjuangan Mengisi Kemerdekaan.

          Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam periode ini jiwa, semangat dan nilai - nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai - nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

2.    Rumusan Jiwa, Semangat dan Nilai - nilai kejuangan 45

Rumusan Jiwa, Semangat dan Nilai - nilai Kejuangan 45 adalah sebagai berikut :

a.     Jiwa adalah sesuatu yang menjadi sumber kehidupan dalam ruang lingkup makhluk Tuhan yang maha esa. Jiwa bangsa adalah kekuatan batin yang terkandung dalam himpunan nilai – nilai pandangan hidup suatu bangsa.

b.    Semangat adalah manifestasi dinamis atau ekspresi jiwa yang merupakan dorongan untuk bekerja dan berjuang. Jiwa dan semangat suatu bangsa menentukan kualitas nilai kehidupannya.

c.     Nilai adalah suatu penyifatan yang mengandung konsepsi yang diinginkan dan memiliki keefektifan yang mempengaruhi tingkah laku.

d.    Jiwa 45 adalah Sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan mempertahankannya.

e.     Semangat 45 adalah Dorongan dan manifestasi dinamis dari Jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan mempertahankannya.

f.      Nilai 45 adalah nilai - nilai yang merupakan perwujudan jiwa dan Semangat 45 bersifat konseptual yang menjadi keyakinan, keinginan dan tujuan bersama bangsa Indonesia dengan segala keefektifan yang mempengaruhi tindak perbuatan Bangsa dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan mempertahankannya.

3.    Nilai - nilai Dasar dan Nilai Operasional JSN 45

a.     Nilai - nilai dasar dari JSN 45 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1)    Semua nilai yang terdapat dalam setiap Sila dari Pancasila.

2)    Semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

3)    Semua nilai yang terdapat dalam Undang - Undang Dasar 1945, baik pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya.

b.    Nilai - nilai operasional yaitu nilai - nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan merupakan dasar yang kokoh dan daya dorong mental spiritual yang kuat dalam setiap tahap perjuangan Bangsa seterusnya untuk mencapai tujuan nasional akhir.

c.     Metode Kelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai - nilai 45

1)    Metode pelestarian jiwa, semangat dan nilai - nilai 45

a)    Metode Edukasi : Metode dimana tujuannya untuk menanamkan dasar yang kuat untuk penghayatan dan pengamalan jiwa, semangat dan nilai - nilai 45.

b)    Metode Keteladanan : Melalui metode ini kita bias memberikan keteladanan kepada orang lain dalam menghayati dan mengamalkan jiwa, semangat dan nilai - nilai 45.

c)    Metode Informasi dan Komunikasi : Metode informasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sifatnya searah. Tujuannya tidak hanya terbatas memberikan penjelasan saja, tetapi dapat memberi ajakan, dorongan dan motivasi kepada orang lain.

d)    Metode Sosialisasi : Metode ini merupakan upaya untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam jiwa, semangat dan nilai - nilai 45 dalam ruang lingkup masyarakat.

2)    Pola penerapan metode jiwa, semangat dan nilai - nilai 45.

a)    Pendekatan Edukasi

·       Jalur keluarga : Orang tua berkewajiban mendidik anak – anaknya supaya tanggap dan peka terhadap keadaan dan perkembangan lingkungan, pertumbuhan anak - anaknya, penyebarluasan JSN 45.

·     Jalur masyarakat : Sejalan dengan pendidikan formal melalui jalur sekolah hendaknya pendidikan diluar sekolah juga dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya.

·     Jalur Sekolah : Pendekatan edukasi melalui jalur pendidikan formal (sekolah) yang terikat pada  ruang, waktu, mata pelajaran (kurikulum) dan jenjang persekolahan bertujuan untuk menanamkan JSN 45 melalui proses belajar mengajar.

b)    Pendekatan Keteladanan

·  Jalur Keluarga : Pendekatan ini menyangkut sikap, tingkah laku, serta penghayatan dan pengamalannya.

·    Jalur Sekolah : Merupakan forum pendidikan formal yang memegang peran utama dalam usaha melestarikan JSN 45 terutama dalam upaya guru sebagai pendidik dan tokoh panutan yang sangat berperan menciptakan kondisi yang memungkinkan para anak didik akan dapat menghayati dan mengamalkan JSN 45.

·      Jalur Masyarakat : Melalui jalur masyarakat peranan dan keteladanan tokoh - tokoh masyarakat, para pemimpin informal yang berada ditengah - tengah lingkungan masyarakat sangat membantu dan menentukan untuk penghayatan dan pengamalan JSN 45.

c)    Pendekatan Informasi dan Komunikasi.

·      Jalur Keluarga : Iklim yang sejuk dalam keluarga akan membantu dalam pelaksanaan kelestarian JSN 45.

·    Jalur Sekolah : Dalam lingkungan sekolah perlu adanya iklim keterbukaan dari kedua belah pihak yaitu pendidik dan peserta didik dan diharapkan mereka mampu mendalami dan mengerti JSN 45.

·   Jalur Masyarakat : Penyampaian pesan melalui keteladanan kepada masyarakat juga menyangkut hubungan timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin.

d) Pendekatan Sosialisasi : Tujuan pendekatan sosialisasi agar masyarakat mengerti, menghayati dan mengamalkan JSN 45.

e)    Pendekatan jalur Agama : Pendekatan jalur agama adalah dimana pelestarian JSN 45 akan lebih mudah dalam kehidupan beragama, demikian pula Alim ulama dan tokoh - tokoh agama sangat menentukan kelestarian JSN 45.

Jiwa, Semanga dan Nilai – nilai 45 atau yang disebut dengan JSN 45 dilihat sebagai nilai perjuangan bangsa Indonesia memiliki tugas : tetap melestarikan jiwa, semangat dan nilai - nilai 45 sebagai nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya pembangunan watak dan kepribadian bangsa sebagai bangsa pejuang melalui pelaksanaan gerakan nasional, juga dijadikan sebagai kesadaran kebangsaan guna mempersiapkan warga negara terutama calon – calon pemimpin bangsa yang berkualitas dan menciptakan pemimpin sesuai cita - cita kebangsaan yang mampu mengemban citra Proklamasi 1945 dan menjadi perekat berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh JSN yang ada pada masa kini yaitu masih diadakannya lomba=lomba pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat memupuk jiwa , semangat, serta nilai 45  pada diri anak-anak dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia.

MASA BAKTI PGRI

MASA BAKTI PGRI

MASA BAKTI PGRI XVIII

1.    Pertanggungjawaban PB-PGRI (1998-2003)

Dalam kongres yang diadakan sesudah masa bhakti (sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, pasal 47 bab XVII), paling tidak memuat acara pokok (sesuai bunyi pasal 50, bab XVII, anggaran rumah tangga PGRI) yaitu : Laporan pertanggungjawaban pengurus besar, Penetapan program kerja termasuk anggaran untuk lima tahun yang akan dating, dan Mengadakan pemilihan pengurus besar.

Masa bakti pengurus XVIII, di awali 28 November 1998 dan semestinya akan berakhir pada tanggal 28 November 2003, untuk mencapai usia masa bakti itu genap lima tahun. Akan tetapi dalam konferensi pusat IV PGRI ( 28 31 Juli 2002) telah diputuskan bahwa kongres XIX ditetapkan pada bulan juli 2003 dengan pertimbangan, bahwa pada bulan November 2003 adalah hari bulan puasa dan situasi lebaran. Maka, atas dasar itu ditetapkan pada bulan juli 2003 bersamaan dengan berlangsungnya saat libur akhir sekolah di akhir tahun ajaran. Dengan demikian masa bakti kepengurusan XVIII (1998  2003) efektif hanya 4 tahun 8 bulan.

Pengurus besar PGRI masa bakti 1998-2003 mulai melakukan tugasnya secara nasional dan internasional mengemban amanat kongres XVIII PGRI tahun 1998. Secara keseluruhan laporan PB PGRI masa bakti 1998 - 2003 terdiri dari empat bagian yaitu : Laporan umum sebagai pengantar, Tentang laporan departemen dan keuangan, Laporan anak lembaga dan badan khusus PGRI, dan Lampiran memuat laporan daftar infentaris barang-barang kekayaan PB PGRI dan lampiran lainnya.

2.    Keorganisasian

Dari sisi kehidupan organisasi hal ini memberikan pengaruh positif, dimana organisasi PGRI turut tumbuh dan berkembang dan turut berkompetisi didaerah bersamaan elemen-elemen lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara lebih efektif. Strategi dasar dalam reformasi organisasi adalah meningkatkan kualitas komunikasi organisasi dan peningkatan keberdayaan sumber daya manusia organisasi dalam berbagai jenjang. Untuk mewujudkan amanat tersebut, PGRI menggunakan empat strategi dasar dengan metode :

           a.       Intesifikasi silaturahmi secara vertikal, horizontal, dan diagonal baik internal maupun eksternal.

           b.       Optimalisasi kemitraan secara seimbang dengan berbagai pihak terkait atas dasar saling menghormati.

           c.       Aktualisasi program kerja yang lebih berpusat pada hak dan martabat anggota.

           d.       Transparansi manajemen organisasi dalam bebagai tingkatan organisasi.

3.    Kesejahteraan

Kesejahteraan guru merupakan inti dari keseluruhan perjuangan PGRI khususnya dalam amanat Kongres XVIII. Kesejahteraan guru dapat berwujud kesejahteraan materiil maupun non-materiil yang ditopang oleh lima pilar, yaitu : Imbal jasa, Rasa aman, Kondisi kerja, Hubungan antar-pribadi, dan Kepastian karier.  Beberapa aktifitas proses dan hasil program berkenaan dengan kesejahteraan antara lain sebagai berikut :

a.     Tahun 1999

1)    Pada bulan Juni 1999 PB-PGRI bekerjasama dengan RCTI dengan sponsor perusahaan B- 29 dapat memberikan bantuan kepada sekitar 200 guru masing-masing Rp 1.000.000. data akurat belum diberikan kepada PB-PGRI sedangkan bantuan langsung disampaikan oleh RCTI B-29.

2)    Tanggal 18 November 1999 PB-PGRI bekerjasama dengan universitas terbuka  mendapat dana dari kantor menko kesra bagi 1000 orang guru untuk menempuh Program D-II Guru SD 1000 orang anak guru yang kuliah pada perguruan guru negri.

3)    Melakukan advokasi kepada Presiden BJ Habibie dan desakan ke DPR-RI yang kemudian membuahkan hasil seluruh pegawai negeri mendapatkan tunjangan penghasilan sebesar Rp 150.000.

b.    Tahun 2000

1)    Mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Megawati. PB-PGRI mengajukan agar anggaran pendidikan dinaikkan menjadi 25% dari APBN.

2)    Advokasi kepada Mendiknas dengan substansi yang sama.

3)    Advokasi kepada Ketua/Pimpinan DPR-RI untuk substansi sama dengan yang diajukan kepada Presiden.

4)    Karena Anggaran Pendidikan pada zaman Presiden Soeharto hanya 9% dari APBN, pada masa Presiden BJ Habibie dijanjikan 20%, tetapi pada masa Presiden KH. Abdurrahman Wahid anggaran pendidikan hanya 3,8% yang kemudian memicu PB - PGRI untuk berjuang lebih intensif.

5)    PB-PGRI membuat satuan Tugas yang dinamakan, ” Komite Perjuangan Perbaikan Kesejahteraan Guru” disingkat KP2KG. Satgas ini bertugas secara khusus dan intensif untuk memperjuangkan kesejahteraan guru melalui berbagai pendekatan dan cara.

6)    Dengan KP2KG, PB-PGRI mengadakan advokasi ke Wapres Megawati, Mendiknas, Ketua Bappenas, Pimpinan DPR-RI dan 10 Fraksi di DPR-RI. Sambutan cukup baik meskipun dalam pelaksanaan kurang memberikan harapan yang nyata kepada PGRI.

7)    KP2KG menyerukan kesiapan perjuangan kepada KP2KG tingkat I dan II bahkan sampai anggota agar perjuangan butir-butir yang telah dirumuskan secara nasional dengan tema ” Guru Menggugat”.

c.     Tahun 2001 

1)    Keluarnya Keppres 64/2001 tentang kenaikan gaji (pokok gaji) dan kenaikan tunjangan fungsional yang diberlakukan mulai Januari 2001.

2)    Melalui kerjasama dengan Ditjen Dikdasmen (Direktorat Tenaga Kerja Pendidikan) dalam pelaksanaannya, PGRI disemua tingkatan di ikut sertakan dalam komite pengelolaan.

3)    Menjelang peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2001, Presiden sangat peduli dengan kesejahteraan guru dan setuju apabila guru memiliki satu sistem penggajian tersendiri.

4)    Dalam kesempatan itu kesempatan itu PB-PGRI menyampaikan makalah yang berjudul ”Sistem Remunerasi Guru yang Berkeadilan” yang mendapat respon positif. Lokakarya juga menyepakati bahwa sambil menata suatu sistem remunerasi yang khusus, akan diupayakan realisasi tunjangan fungsional guru.

d.    Tahun 2002

a.     PB-PGRI terus mendorong pemerintah dan DPR-RI agar semua komitmet yang telah dinyatakan di tahun 2001 segera direalisasikan.

b.    Menjelang sidang tahunan MPR, PB-PGRI melakukan lobi dan advokasi dengan berbagai unsur di DPR dan MPR dengan kaitan amandemen UUD 1945. hasil yang dicapai adalah adanya amandemen Pasal 31 UUD1945 termasuk hal yang berkenaan dengan dengan anggaran pendidikan (pasal 31 ayat 4).

c.     PB-PGRI terus memperjuangkan agar otonomi daerah desentralisasi pendidikan dapat dilaksakan dengan memposisikan pendidikan dan guru swbagai prioritas utama pembangunan daerah dalam kerangka kesatuan nasional.

d.    Bersama dengan Depdiknas, Depag, Kantor menpan, dan BKN sedang dikembangkan suatu sistem kenaikan pangkat para guru yang lebih berkeadilan dari segi pangkat, jabatan, golongan/ruang, dan tunjangan.

4.    Ketenagakerjaan

Anggaran dasar PGRI Bab III pasal 3 tentang jatidiri produk keputusan Kongres PGRI 18 di Lembang, Jawa Barat menyatakan bahwa, ”PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan”. Karena PGRI telah menegaskan kembali sebagai organisasi Serikat Pekerja, maka PGRI telah bekerjasama dengan ILO proyek ACILS, FES, maupun ICFTU. Sebagai perwujudan kerjasma tersebut maka anggota PGRI telah disertakan dalam latihan, baik tingkat Training Of Trainers (TOT) maupun latihan dasar. Selain pelatihan, PGRI juga telah mendapat banyak dukungan moral dari serikat Pekerja lainnya, misalnya telah berhasil memenangkan tuntutan 95 orang guru dari Aceh senilai kurang lebih 3.700.000.000.

5.    Perundang-undangan

Hal yang berkenaan dengan perundang-undangan merupakan salah satu amanat Kongres XVII, dan selama periode masa bhakti XVIII PB- PGRI telah, sedang, akan memperjuangkan :

          1.  Revisi terhadap UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem Nasional. Dalam peengrmbangan rencana peraturan  

              pemerintah sebagai penjabaran dari RUU Sisdiknas PB-PGRI ikut terlibat langsung dan memberikan masukan-

              masukan yang cukup bermakna.

          2.   PGRI mulai dari Presiden (waktu itu adalah BJ Habibie) selama 3 tahun terakhir proses pengembangan, 

              pembahasan dan sosialisasi telah dilakukan termasuk dengan komisi VI DPR-RI dan telah mendapatkan 

              tanggapan positif.

          3.   PB-PGRI ikut serta secara aktif memberikan masukan kepada DPR dan kepada PB-MPR dalam upaya 

               amandemen UUD 1945 khususnya yang berkenaan dengan pendidikan dan guru.

          4.  Dalam kaitan implementasi UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, PB-PGRI ikut memberikan 

              masukan dalam upaya pengamanan implementasi UU tersebut. Inti perjuangan PGRI ialah agar otonomi 

              daerah berdasarkan UU No. 22/1999 tersebut mampu mengatasi berbagai permasalahan pendidikan khususnya 

              Guru.

6.    Reformasi Pendidikan Nasional

Diantara program- program inovatif dalam upaya reformasi pendidikan yang sekarang sedang berjalan adalah pendekatan BBE (Broar-Based Education), atau pendidikan berbasis luas, Pendidikan Berorientasi Keterlampilan Hidup ( Life Skills Education), Pendidikan untuk Semua (Education For All), Kurukulum Berbasis Kompetensi, Manajemen Berbasis Sekolah, Pendidikan Berbasis Masyarakat, pembentukan Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah, UAS (Ujian Akhir Sekolah) dan UAN ( Ujian Akhir Nasional) sebagai alternatif dari Ebtanas penilaian portofolio dan sebagainya.

Upaya reformasi pendidikan nasional hanya akan berwujud apabila guru mendapat tempat yang sentral dan menjadi prioritas utama. Sebungan dengan itu, PGRI menekankan agar masalah guru dalam rangka reformasi pendidikan nasional PGRI mendapat perhatian dan prioritas utama mengingat peranan guru yang fundamental.

7.    Kemitraan Nasional dan Internasional

Kemitraan yang berimbang merupakan salah satu strategi perjuangan PGRI baik ditingkat internasional, nasional maupun daerah. Selama ini PGRI telah mengembangkan jaringan kemitraan sebagai berikut : Pertama, dengan pihak Legislatif (DPR-RI dan MPR-RI) telah dibina hubungan kemitraan yang konstruktif bagi upaya perjuangan PGRI. Kedua, dengan pihak eksekutif ( Depdiknas, dan departemen/lembaga terkait lainnya) telah, terjalin kerja sama yang cukup kondusif. Ketiga, PB-PGRI telah terbina kemitraan dengan berbagai organisasi lain yang memiliki keterkaitan seperti PWI, PKK, IPPK, PKBI, Lembaga Perlidangan Anak, Komnas HAM, Kowani, LM3 ( Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok), Komnas PMM ( Komite Nasional Penanggulangan Masalah Merokok), dan Koalisi untuk Indonesia Sehat. Keempat, dalam konteks global, PGRI memiliki hubungan organisasi guru ditingkat Internasional dan Regional baik bilateral maupun unilateral. Beberapa hasil dari jalinan kemitraan Internasional antara lain :

a.     Adanya bantuan dari Ei melalui konsorsium organisasi guru Swedia, Kanada, Amerika Serikat, Norwegia, Jepang, Belanda, dan Australia. Bantuan ini berupa dukungan dana untuk pelatihan dipusat maupun di daerah dan telah berlangsung sejak tahun 1999 hingga sekarang.

b.    Ketua umum PB-PGRI duduk dalam kepengurusan EI untuk kawasan Asia-Pasifik.

c.     Perjuangan PGRI telah masuk dalam salah satu resolusi Konferensi EI Asia-Pasifik di India tahun 2000 dan Kongres Guru se-Dunia di Thailand tahun 2001.

d.    Dalam Konvensi ATC di Thailand, Hanoi, dan Brunei Darussalam, PGRI berperan secara aktif dalam penyajian materi dan country report.

e.     PGRI telah menyampaikan kertas kerja dalam Pertemuan Guru Nusantara (PGN) di Brunei Darussalam tahun 2002.

f.      Ketua umum PB-PGRI mendapat penghormatan untuk menjadi salah seorang pembicara dalam beberapa konferensi Internasional, antara lain konferensi tentang pendidikan nilai yang di adakan oleh EI Istambul, Turki, bulan April 2002. acara ini dilanjutkan lagi di Malta tahun 2002 dan dihadiri oleh WDF Rindorindo.

g.     Dikawasan Asia Pasifik, utusan PGRI berperan serta dalam sejumlah konferensi Internasional, yaitu konferensi pendidikan yang diadakan oleh SEAMEO bulan April 2001 di Thailand, pengembangan managemen berbasis sekolah yang dilakukan oleh UNICEF di Thailand pada bulan Desember tahun 2000, seminar Internasional tentang desentralisasi pendidikan di Canberra,Australia, yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Australia National University dan KBRI di Canberra.

h.    Disamping itu kerjasama bilateral telah terbina dengan STU ( Singapura), Kurusapha (Thailand), JTU ( Jepang), KFTA ( Korea Selatan), PGGMB (Brunei Darussalam), AEU (Australia), dan NUTP ( Malaysia).

Pada masa bakti PGRI XVIII, pengurus besar PGRI mulai melakukan tugasnya secara nasional dan internasional mengemban amanat kongres XVIII PGRI tahun 1998. Setiap pergantian masa bakti PGRI, PB-PGRI harus membuat rancangan PGRI untuk masa bakti 5 tahun kedepannya. Hal ini dilakukan agar PGRI tetap dapat menjadi organisasi yang konsisten dalam memajukan dan mensejahterakan guru-guru serta pendidikan Indonesia.

PGRI ERA REFORMASI

PGRI ERA REFORMASI

PGRI ERA REFORMASI

1.    Guru Era Reformasi Ditandai Dengan Runtuhnya Rezim Orde Baru

Era reformasi ditandai dengan runtuhnya sebuah rezim orde baru yang otoriter. Setelah orde baru tumbang maka perubahan menjadi pilihan pembangunan bangsa. Era perubahan itulah yang dikenal era reformasi. Perjuangan PGRI pada masa reformasi ini meliputi bidang keorganisasian, kesejehteraan, ketenagakerjaan, perundang-undangan, reformasi pendidikan nasional serta kemitraan nasional dan interbasional. Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pendidikan nasional, PB, PGRI ikut berperan serta secara aktif dengan memberikan masukan pada pemerintah agar berbagai agenda reformasi yang sedang dan akan dilaksanakan dapat terwujud dengan tepat sasaran.

Pada era reformasi, di tubuh PGRI juga mengalami perubahan yakni dengan melakukan penyesuaian AD/ ART organisasi dan sesuai dengan tantangan dan tuntutan reformasi yang ditandai dengan kongres ke XVIII pada tanggal 25-28 Nopember 1998 di Lembang bandung. Selain dari pada itu PGRI juga mengalami perubahan sebagai organisasi yang mampu beradaptasi dan mewujudkan dirinya sebagai the learnig organization (organisasi pembelajar).

2.    PGRI dan Guru Masa Kini

Membangun sekolah yang berkinerja tinggi merupakan tantang nyata yang harus  dihadapi oleh  semua  warga  sekolah.  Kepala  sekolah,  guru,  tenaga kependidikan, tenaga  administrasi, komite sekolah, termasuk siswa dituntut bahu membahu  menjawab  tantangan  tersebut. Menterjemahkan sekolah yang berkinerja tinggi selalu akan bersinggungan dengan terjemahan sekolah efektif. Scheerens (1992) memandang sekolah efektif dalam  dua  sisi,  yaitu  dari  sisi  sudut pandang  ekonomi dan  teori organisasi.  Sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu menampilkan (perform) semua indikator dua  perspektif  Sheerens  di  atas. 

Sekolah berkinerja tinggi adalah sekolah yang mampu menghasilkan keluaran berupa:

a.     Proses pembelajaran yang efektif

b.    Siswa  dan  guru  yang  berprestasi  tinggi  baik  akademik  maupun  non akademik

c.     Tingkat kehadiran warga sekolah tinggi

d.    Pelayanan  akademik  dan  administratif  yang  optimal  pada  semua  warga sekolah

e.     Iklim dan budaya sekolah yang positif dan dinamis

f.      Etos kerja warga sekolah yang tinggi

g.     learning organization

h.    Hubungan antar pribadi yang harmonis

i.      Tata kelola sekolah yang baik

Untuk  mewujudkan  sekolah  yang  berkinerja  tinggi,  diperlukan  suatu sistem peningkatan  sekolah  (school  improvement)  yang  berkelanjutan. Upaya  peningkatan  proses yang  terjadi  disekolah  memerlukan  strategi yang efektif.  Setidaknya  ada  4  (empat)  strategi yang  bisa diadaptasikan sekolah dalam rangka peningkatan proses. Strategi ini disarikan dari paparan Surya Dharma (2012), yaitu:

a.  Manajemen  kurikulum : Strategi  manajemen  kurikulum  dimaksudkan bahwa  pembelajaran yang  dilakukan  mengacu  pada  standar  kurikulum yang  ada. 

b.  Praktik  pembelajaran : Strategi  pembelajaran  yang  dilakukan  adalah dengan  cara menciptakan  lingkungan  kelas  yang  mendukung  dan memperhatikan perbedaan antar individu dan ditujukan bagi semua siswa.

c.  Sekolah  efektif : Sekolah  efektif  merupakan  strategi  yang  bisa  diadaptasi sekolah  dalam rangka  peningkatan  lembaga.  Dimana  sekolah  efektif memiliki  karakter budaya  kerja sama  dan  kepercayaan  warga  sekolah semata-mata  ditujukan  untuk  keberhasilan  siswa.

d.    Dukungan  orang  tua  dan  masyarakat : Lingkungan  sekolah  dijadikan sebagai  mitra  stregis peningkatan  sekolah  yang  kedudukannya  sejajar. Sekolah  harus  melakukan  kerja  sama pro-aktif  dan  atas  dasar  prinsip saling menguntungkan.

3.    Permasalahan Guru

Saat  ini,  setidaknya  ada  7  (tujuh)  masalah  pokok  yang  dihadapi  guru  di Indonesia, yaitu :

a.  Permasalahan  distribusi  guru (kesenjangan antara sebaran guru di daerah perkotaan dengan di daerah perdesaan).

b.    Ketidaksesuaian (missmatch)  bidang  keilmuan  dengan  bidang  kerja. 

c.   Kualifikasi  pendidikan (Standar  tenaga pendidik yang telah ditetapkan pemerintah masih belum bisa dicapai sepenuhnya).

d.    Kompetensi dan karir guru.

e.     Sertifikasi (Belum  semua  guru  di  Indonesia  memiliki  sertifikat  guru).

f. Peningkatan  keprofesian  berkelanjutan  (PKB) (Upaya  pengembangan  diri  guru  yang  masih belum  optimal).

g.   Rekrutmen  guru (Rendahnya kualitas  calon  guru  dan sistem  rekrutmen  yang  tidak  efektif dan  bermutu  rendah ).

4.    Kebijakan Guru Saat Ini

Terkait  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  guru,  ada beberapa kebijakan pemerintah  yang saat ini dijalankan, yaitu :

a.  Pertama, terkait  dengan perencanaan kebutuhan guru, ada dua mekanisme yang diambil pemerintah, yaitu melalui  pengangkatan  guru  baru,  mekanisme  biasa  yang  sudah  berjalan selama ini. Cara  yang  kedua  adalah  dengan  melakukan  redistribusi  guru  dengan  beban mengajar  24  jam/minggu.

b.   Kedua,  terkait  dengan  rekrutmen.  Proses  rekrutmen. Kedepan,  seseorang  calon  guru  bisa berasal  dari  jenis  perguruan  tinggi  apa  saja.

c.    Ketiga,  terkait  dengan  pembinaan  dan  pengembangan  profesi  guru.  Calon  guru  yang memiliki  sertifikat  pendidikan  dan  mengikuti  tes  penerimaan  guru, setelah diterima status mereka adalah guru tanpa jabatan fungsional.

5.    Guru di Abad 21: Apa dan Bagaimana?

Di  abad  21  ini,  tantang  pendidikan  secara  umum,  sekolah,  dan  guru semakin  berat. Tipikal/karakteristik  anak-anak  dan  lingkungan  sekolah  semakin cepat  berubah. Setidaknya ada 3 aspek yang sangat mempengaruhi dunia pendidikan saat ini.

a.   Pertama  adalah  globalisasi.  Globalisasi  telah  benar-benar  merubah  wajah pendidikan dalam  berbagai  aspek.  Mulai  dari  kurikulum,  sarana  pra  sarana, ketenagaan,  kesiswaan, bahkan  pengelolaan

b.  Kedua, teknologi dan inovasi. Tak dipungkiri, globalisasi ditandai dengan merambahnya teknologi kedalam semua aspek pendidikan di sekolah, baik aspek pembelajaran, pengelolaan, dan layanan pendukung lainnya.

c.    Ketiga,  bagaimana  cara  siswa  belajar.  Di  abad  21,  siswa  dituntut  untuk  pro  aktif mencari informasi  sendiri  yang  sumbernya  sangat  banyak  tersedia  di  lingkungan dia. 

Untuk  bisa  tetap  bertahan  dan  mampu meningkatkan  kualitas  pendidikan dan pembelajaran  di  era  yang  sedemikian  berubah,  seorang  guru  perlu menyiapkan dirinya dengan baik. Kesiapan mental, intelektual, keterampilan, dan tentunya juga fisik. Motivasi mengajar dan mendidik yang tinggi juga merupakan variabel  penting  dalam  suksesnya pembelajaran.  Ia  dituntut  menjadi  guru  yang efektif, yaitu guru yang memiliki ciri:

a.     Menjadi manajer kelas yang sangat baik.

b.    Memahami bagaimana cara mengajar yang baik.

c.     Memiliki harapan yang tinggi terhadap keberhasilan siswa.

Jika  selama  ini  kita  tahu  bahwa  karakter  guru profesional  adalah  guru  yang  memiliki 4  kompetensi  secara  utuh  (pedagogik, kepribadian,  sosial,  dan  profesional).  Teacher Development  Planning  Team  (2004)  menggambarkan  sosok  guru  profesional  anmajsbdjabnskdalah  guru yang  memiliki kompetensi:

a.    Kompetensi  utama,  yaitu pedagogik,  kepemimpinan,  kepribadian,  dan pengetahuan.

b.  Kompetensi  dasar,  yaitu  kemampuan  komunikasi,  kemampuan kolaborasi, kemamuan teknologi, dan kemampuan evaluasi.

Selain  menjadi  sosok  profesional,  Stansbury  (2011)  mengidentifikasi  4 ciri guru yang efektif di abad 21, yaitu:

a.     Guru yang mampu mengantisipasi masa depan.

b.    Pembelajar seumur hidup (Lifelong learner). 

c.     Mampu mengajar semua karakter siswa.

d.    Mampu membedakan teknologi yang mendukung dengan yang tidak.

Era reformasi merupakan suatu kurun waktu yang ditandai dengan berbagai perubahan untuk membentuk suatu keseluruhan tatanan baru yang lebih baik. Sedangkan pada saat ini, tuntutan profesionalisme  bagi  guru-guru  di  abad  21  menjadi  satu  hal yang  sangat  mutlak  dibutuhkan. Guru harus peka terhadap perkembangan media, informasi dan segala berita yang terjadi pada dunia pendidikan. Hal ini untuk memudahkan seorang guru menjagi guru yang ideal dan terdepan dalam mengatasi masalah-masalah guru dan pendidikan. PGRI sebagai salah satu organisasi profesi yang mewadahi kegiatan guru, tentunya harus memikirkan segala masalah dalam dunia pendidikan seperti yang dijelaskan diatas. Harus diakui itu juga merupakan tantangan masa depan bagi PGRI.