KONGRES 5 PGRI
Kongres 5 PGRI
Untuk menyelesaikan masalah ini Kongres PGRI di Bandung menugaskan kepada Pengurus Besar PGRI terpilih dalam Kongres V untuk secepatnya :
One
A. Kongres V PGRI di Bandung pada 19-24 Desember 1950
Kongres V diadakan 10 bulan setelah Kongres IV di Yogyakarta. Selain untuk menyongsong Lustrum I PGRI. Dapat dikatakan bahwa kongres tersebut merupakan “kongres Persatuan” untuk pertama kalinya cabang-cabang yang belum pernah hadir sebelumnya datang pada kongres ini yang secara keseluruhan melibatkan 202 cabang dari 301 cabang PGRI yang ada pada saat itu. Jika acara resepsi Kongres IV di Yogyakarta diadakan di bangsal Kepatihan tanpa membayar sewa, maka kongres V di Bandung sudah jauh lebih baik keadaanya. Resepsinya diadakan di Hotel Savoy Homann yang dibuka oleh Ketua PB PGRI, Rh. Koesnan. Kongres ini juga dihadiri oleh perwakilan luar negeri yang ada di jakarta. Rapat-rapat diadakan di Pusat Kebudayaan Jl. Naripan.
dalam kongres ini dibicarakan suatu masalah yang prinsip dan fundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanjutnya yaitu asas organisasi ini: apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial ataukah pancasila dan akhirnya pancasila diterima sebagai asas organisasi. Selain itu, didiskusikan pula bentuk pendidikan guru KPKPKB ( Kursus Pengantar Kepada Persiapan Kewajiban Belajar), yang menurut penilaian peserta kongres tidak sesuai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan bangsa. Upaya mempersatukan guru yang bersifat “Non-“ (pro-Republik) dan “Ko-” (bekerjasama dengan belanda).
Bubarnya Negara RIS dan kembalinya NKRI memunculkan dua golongan yang saling bertentangan dan saling mencurigai serta perbeaan pandangan yang tajam. Kongres juga menugaskan PB PGRI agar dalam waktu singkat melakukan segala usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji antara golongan “Non-“ (pro-Republik) dan “Ko-” (bekerjasama dengan belanda) yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Hal ini terutama menyangkut penyesuaian gaji pegawai, disamping penghargaan kepada kaum “Non-” dalam bentuk pembayaran uang pemulihan.
dalam kongres ini dibicarakan suatu masalah yang prinsip dan fundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanjutnya yaitu asas organisasi ini: apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial ataukah pancasila dan akhirnya pancasila diterima sebagai asas organisasi. Selain itu, didiskusikan pula bentuk pendidikan guru KPKPKB ( Kursus Pengantar Kepada Persiapan Kewajiban Belajar), yang menurut penilaian peserta kongres tidak sesuai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan bangsa. Upaya mempersatukan guru yang bersifat “Non-“ (pro-Republik) dan “Ko-” (bekerjasama dengan belanda).
Bubarnya Negara RIS dan kembalinya NKRI memunculkan dua golongan yang saling bertentangan dan saling mencurigai serta perbeaan pandangan yang tajam. Kongres juga menugaskan PB PGRI agar dalam waktu singkat melakukan segala usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji antara golongan “Non-“ (pro-Republik) dan “Ko-” (bekerjasama dengan belanda) yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Hal ini terutama menyangkut penyesuaian gaji pegawai, disamping penghargaan kepada kaum “Non-” dalam bentuk pembayaran uang pemulihan.
Untuk menyelesaikan masalah ini Kongres PGRI di Bandung menugaskan kepada Pengurus Besar PGRI terpilih dalam Kongres V untuk secepatnya :
Hasil perjuangan PGRI mengenai desakan menyangkut penyesuaian gaji pegawai, dan penghargaan kepada kaum “Non tersebut adalah :1. melaksanakan penyesuaian gaji pegawai berdasarkan peraturan pemerintah2. Menyelesaikan pelaksanaan upaya pemberian penghargaan kepada golongan3. Mendesak pemerintah agar segera menyusun peraturan gaji baru.4. Mendudukan wakil PGRI dalam Panitia Penyusunan Peraturan Gaji Baru
two
1. Lahirnya PP 16/1950 tentang penyesuaian gaji baru.2. Lahirnya PP 32/1950 tentang penghargaan kepada pelajar pejuang
B. Konsolidasi Organisasi dan Hasil Pencapaian
Menjelang Kongres V dilaksanakan, jumlah cabang PGRI ada 301 dengan jumlah anggota 39.000 orang.
Ini menunjukan PGRI semakin berkembang. Oleh karena itu konsolidasi organisasi perlu dilaksanakan terus
menerus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI.
AD/ART harus mengantisipasi munculnya organisasi baru baik di dalam maupun diluar PGRI. Membuka
kemungkinan organisasi yang bernaung di bawah PGRI berperan lebih aktif dengan pemberian peran yang
lebih besar. Struktur organisasi disetiap jenjang harus dapat mendukung gerak langkah organisasi yang lebih
transparan, demokratis, dan kolektif. Jika tidak para anggota akan mencari alternatif lain yang akan
memungkinkan mereka dapat dihargai, diakui, dan diberi kebebasan menyampaikan aspirasinya secara lebih
aktif. Struktur organisasi harus luwes sehingga daerah dapat memilih yang paling sesuai dengan kondisi
daerahnya dan perlu ada batasan dan koridor yang tidak boleh dilewaati.
Upaya-upaya konsolidasi yang dilakukan oleh PB PGRI hasil Kongres V membuahkan hasil
menggembirakan diantaranya sebagai berikut :
Pada rapat ini diputuskan hal-hal antara lain seperti berikut:1. 47 cabang PGRI di Sulawesi dan Kalimantan masuk kedalam barisan PGRI.2. 2.500 guru yang sedianya akan di gaji menurut ketentuan Swapraja/Swatantra tertolong dan akhirnya digaji secara sama dari pusat.3. Pada bulan April 1951 tuntutan PGRI kepada pemerintah tentang kenaikan guru Honorium guru dikabulkan.4. Mulai dilaksanakannya secara teratur Konferensi-konferensi daerah.
1. Menegaskan kembali pancasila sebagai azaz organisasi.2. Menugaskan PB PGRI agar dalam waktu singkat melakukan segala usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji antara golongan yang pro dan kontra Republik.3. Melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk pengurus komisaris-komisaris daerah.4. PGRI menjadi anggota Gabung Serikat Buruh Indonesia (SBSI).
Kongres PGRI V mengandung dua momentum penting yaitu :
Kedua momentum ini mengandung makna bahwa Kongres ke V di bandung merupakan Kongres Persatuan.Kongres IV di Yogyakarta berhasil memilih Pengurus Besar PGRI dengan susunan sebagai berikut:1. Menyambut Lustrum PGRI yang segenap berusia 5 tahun2. Wujud rasa syukur dan sukacita yang mendalam karena SGI/PGI (Serikat Guru Indonesiaatau Persatuan Guru Indonesia) meleburkan diri dalam PGRI.
Ketua I : SoedjonoKetua II : M.E.SubiadinataSekretaris Jenderal : Moehamad HidajatSekretaris Urusan Perburuhan : M.E. SoebiadinataSekretaris Urusan Pendidikan : IbnutadjiSekretaris Urusan Penerangan : J.M.S. HutagalungSekretaris Urusan Keuangan dan Usaha : Moehamad HidajatKomisaris Umum dtu Pendidikan : F. WachendorffKomisaris Umum dtu Perburuhan : AlamsjahroeddinKomisaris Umum dtu Keuangan : M. SastraatmadjaKomisaris Umum dtu Usaha : SoemahardjaRedaksi Majalah Suara Guru : J.M.S. Hitagalung dan SoedjonoKomisariat-komisariat daerah yang dibentuk adalah seperti berikut:1. Sumatra Utara : T.Z. Anwar2. Sumatra Tengah : A. Manan3. Sumatra Selatan : Noezoear4. Jawa Barat : Jaman Soedjana Prawira5. Jawa Tengah : Soenarto6. Yogyakarta : Moh. Djomali7. Jawa Timur : Soebandri8. Sulawesi Selatan : A.N. Hadjarati9. Jakarta Raya : Soemadi( Koordinator)10. Kalimantan* : E. Simamongkiir ( digantikan Sjahran)11. Sulawesi Utara* : E.A Parengkuan12. Maluku* : O. Nanulaitta13. Bali* : Made Mendra*) dibentuk pada tahun 1952
C. Lahirnya Organisasi-Organisasi yang Berasaskan Ideologi, Agama, dan Kekaryaan
1. Gejala separatisme
Politik devide et impera yang diciptakan oleh penjajah belanda bertujuan untuk memecah belah bangsa
Indonesia. Dengan sengaja dan terencana pemerintah Belanda membakar dan memperuncing sentimen rasa
kedaerahan, agama, keturunan, Adat-istiadat, lingkungan kerja, dan sebagainya. Pengaruh politik devide et
impera itu sangat terasa dalam memasyarakatkan dan banyak yang terpengaruh. Di dalam tubuh PGRI pun
mulai nampal gejala-gejala tersebut. Karena perasaan tidak puas, merasa aspirasinya belum tertampung,
kurang mendapat perhatian dan sebagainya, mulai ada kasak-kusuk dan keinginan untuk mendirikan
organisasi guru di luar PGRI, seperti: Ikatan PS/PSK Ikatan Direktur SMP/SMA, Ikatan Guru CVO/DVO,
mendirikan IGN, IGM, PGH, Persatuan Guru Tionghoa, dengan alasan perbedaan politik, agama, dan etnis.
2. Usaha - Usaha
PGRI menanggapi gejala-gejala ini dengan penuh kebijakan, jiwa besar, dan mempelajari penyebabnya.
Usaha yang dilakukan PGRI dalam upaya mengatasinya adalah:
a. PB PGRI lebih meningkatkan konsolidasi organisaisi sampai ke daerah/cabang.b. Membangkitakn kembali rasa persatuan dan kesatuanc. Menjelaskan hasil perjuangan PGRI dan program yang akan dilaksanakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar